Kritik Gaji BPIP, Ombudsman Ungkit Nasib Non PNS Pemerintah

Jiromedia.com - Gaji para fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencapai angka ratusan juta rupiah. Ombudsman RI mengkritik angka tersebut dengan mengungkit nasib pegawai pemerintahan non-PNS.

"Pernyataan Menteri Keuangan tentang penghasilan pejabat negara BPIP yang dinilai wajar mengingat sudah 6 bulan mereka bekerja dan belum mendapatkan haknya, mengindikasikan sikap ambigu pemerintah sebagai pemberi kerja," ujar Komisioner Ombudsman La Ode Ida dalam keterangannya, Selasa (29/5/2018). 

"Jika terhadap BPIP yang baru dibentuk 6 bulan saja pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintah tetapi berstatus non PNS, bahkan hanya untuk hak dasarnya?" imbuh La Ode.

Menurut La Ode, puluhan ribu pegawai pemerintah non PNS tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK). Alasannya, kata La Ode, belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015.

"Ironisnya, pada sisi lain pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pemberi kerja. Tetapi pemerintah sendiri abai terhadap para pekerjanya," sebut La Ode. 

Ombudsman RI disebut La Ode memandang pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum. Ombudsman RI meminta pemerintah melakukan dua hal.

"Segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS, termasuk di dalamnya tenaga honorer/tidak tetap," kata La Ode. 

"Membuat aturan tentang standarisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian/lembaga," imbuh dia.

Presiden Jokowi angkat bicara soal besaran gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait besaran hak keuangan.

Jokowi mengatakan Kemenkeu mengatur hak keuangan pejabat BPIP, sedangkan KemenPAN-RB melakukan analisis jabatan. 

"Ya itu kan berangkat dari hitung-hitungan dan analisa dari kementerian yang ada. Sekali lagi itu bukan, bukan... bukan dari hitung-hitungan dari kita. Itu dari kementerian, analisa jabatan dari KemenPAN, kalkulasi dan perhitungan di Kemenkeu. Tanyakan saja ke sana," ujar Jokowi di kampus Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

Sebagai informasi, gaji pejabat BPIP diatur melalui Perpres 42/2018, yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000 
[detikcom]

COMMENTS

.
Name

#2019GantiPresiden,156,Arsenal,4,Asian Games 2018,14,Barcelona,1,BERITA,5626,BISNIS,169,BOM,49,Borneo FC,1,CATATAN,372,Chelsea,5,Dakwah Zakir Naik,10,EKONOMI,232,EKSKLUSIF,7,Fadli Zon,52,Fahri Hamzah,59,ffq,1,Gatot Nurmantyo,137,Gunung Meletus,1,Habib Rizieq,124,HEADLINE,106,HUKUM,1076,Idul fitri 2018,14,INTERNASIONAL,385,Jokowi,229,Juventus,3,KESEHATAN,65,KRIMINAL,183,KUNJUNGAN RAJA ARAB,51,Liverpool,8,Lorenzo,2,Madrid,5,MEDSOS,1305,Megapolitan,246,Milan,1,MotoGP,4,MU,3,NASIONAL,1806,OLAH RAGA,247,OPINI,274,Pedrosa,1,PEMILU 2019,310,PERISTIWA,2884,Persebaya,3,Persija,3,Piala AFF U-16,3,Piala AFF U-19,4,Piala Asia U-16,1,Piala Dunia,68,PILKADA,338,Pilpres 2019,370,POLITIK,3123,Portugal,1,PRABOWO,337,REGIONAL,435,RELIGIUS,156,RENUNGAN,179,REUNI212,114,Sandi,30,SELEB,18,TEKNOLOGI,24,TIMNAS,6,Ustad Abdul Somad,29,VIDEO,711,Yusril,20,
ltr
item
JiroMedia: Kritik Gaji BPIP, Ombudsman Ungkit Nasib Non PNS Pemerintah
Kritik Gaji BPIP, Ombudsman Ungkit Nasib Non PNS Pemerintah
https://4.bp.blogspot.com/-5_NVl7poFcw/Ww1-1wtHdhI/AAAAAAAACwg/hB-Dw18Gvj0rvq68D3_kKWtRbYi5yfgzgCLcBGAs/s320/f9e98ad4-9e65-42be-b702-bc69b12f984c_169.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-5_NVl7poFcw/Ww1-1wtHdhI/AAAAAAAACwg/hB-Dw18Gvj0rvq68D3_kKWtRbYi5yfgzgCLcBGAs/s72-c/f9e98ad4-9e65-42be-b702-bc69b12f984c_169.jpeg
JiroMedia
https://www.jiromedia.com/2018/05/kritik-gaji-bpip-ombudsman-ungkit-nasib.html
https://www.jiromedia.com/
https://www.jiromedia.com/
https://www.jiromedia.com/2018/05/kritik-gaji-bpip-ombudsman-ungkit-nasib.html
true
8447449632426140446
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close
,