Sri Bintang : Reklamasi Itu Makar yang Sesungguhnya

Sri Bintang : Reklamasi Itu Makar yang Sesungguhnya

Jiromedia.com -KEPUTUSAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk mencabut Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta menuai pro dan kontra. Pasalnya, dalam pernyataan pencabutan moratorium, Menteri Luhut bergeming adanya oknum dari alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa reklamsi Jakarta dapat dilanjutkan dan aman dari segi lingkungan.

Buntutnya, pernyataan Menteri Luhut tersebut ditolak oleh ribuan alumni ITB yang menamakan diri Alumni ITB Menolak Reklamasi Jakarta. Salah satu tuntutan mereka adalah menolak reklamasi Jakarta dan akan selalu bersama rakyat memprotes pencabutan moratorium reklamasi oleh Menteri Luhut.
Aktivis politik yang juga alumni ITB, Sri Bintang Pamungkas, berpendapat, dalam beberapa studi dikemukakan bahwa melalui metode hydrodynamic simulation (tata cara untuk mengukur efek dari reklamasi) telah terbukti bahwa reklamasi itu secara engineering sudah salah. Akibatnya, kehidupan nelayan di sekitar teluk Jakarta semakin hancur, hasil perikanan kian habis dan banyak lagi efek negatif lainnya.
Lebih jauh, Sri Bintang mengatakan, dari aspek politik, sebetulnya reklamasi itu adalah perbuatan makar.  Indonesia sejatinya telah memiliki 17 ribu pulau-pulau yang terbentang di seantero Nusantara, sehingga tidak perlu lagi menambah 17 pulau reklamasi. Hal ini baginya adalah kebijakan yang ngawur. Ia juga menyoroti tujuan pembangunan 17 pulau reklamasi itu yang diperuntukkan sebagai kota modern. Dengan harga tanah per meter persegi Rp30 juta. Ini tentu bagi masyarakat sekitar adalah harga fantastis yang hingga tujuh turunan pun tidak dapat terbeli. Artinya, keseluruhan pulau reklamasi itu akan dijual kepada pihak asing.
Perihal ini, ia bahkan sampai pada kesimpulan bahwa yang bermasalah dalam persoalan ini adalah Presiden Jokowi. Maka itu, menurutnya, Presiden Jokowi sudah sepatutnya mundur. Untuk mengulas persoalan ini lebih mendalam, wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Sri Bintang Pamungkas di kawasan Menteng, Jakarta pada Senin (6/11/2017). Berikut petikan wawancaranya:
Sebagai alumni ITB yang menolak reklamasi, efek apa saja yang ditimbulkan dari proses reklamasi ini?
Pada Agustus 2016, saya berkesempatan menengok kawan-kawan yang ada di Kalijodo. Saat itu, saya berpikir perlu membuat semacam pengadilan rakyat untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Karena waktu itu Kampung Aquarium pun sudah digusur. Jelas, dari Kalijodo sudah dibikin semacam jalan ke arah pantai untuk kepentingan reklamasi. Dari situlah saya kemudian melontarkan orasi untuk menolak reklamasi. Bahwa ini nanti akan menimbulkan bahaya terhadap pertahanan negara kita.
Dan memang ternyata itu kemudian terbukti. Banyak kawan-kawan lain juga berpendapat sama. Saya tidak tahu ini dijadikan dalih untuk menangkap saya dengan alasan makar. Bahkan ketika saya ditangkap, di dalam penjara itu saya sudah menulis, yang melakukan makar itu sebetulnya adalah pemerintahan Jokowi karena membangun 17 pulau reklamasi. Perlu diingat, dalam pengadilan rakyat terhadap Ahok itu, ada tiga tindakan pidana yang dilakukan: pertama, pidana korupsi rumah sakit sumber waras; kedua, penggusuran; dan ketiga, soal reklamasi.
Bahkan dalam pengadilan soal reklamasi itu, ada dua ahli yang hadir, Djoko Edhi Abdurrahman (mantan Anggota DPR RI) dan Muchtar Effendi Harahap (pengamat dari NSEAS). Mereka itu datang khusus untuk menjadi ahli yang mengatakan bahwa reklamasi itu memang berbahaya.
Balik ke pidato Anda yang sempat viral di sosial media itu, pesan apa yang ingin Anda sampaikan tentang reklamasi ini?
Yang jelas, begitu saya keluar dari tahanan karena pidato itu, memang tidak ada hukuman apa pun dan tidak ada keharusan bagi saya untuk lapor, dilepas begitu saja. Nah, beberapa hari kemudian, saya diundang ke DPR RI, di mana Saudara Muslimin Muin (Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB) bicara soal reklamasi, saya juga diminta pendapatnya. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa sebetulnya reklamasi itu adalah perbuatan makar.
Lalu, Saudara Muslimin Muin sebagai ahli, dia bicara mengenai hydrodynamic simulation untuk membuktikan bahwa reklamasi itu secara engineering sudah salah. Sebab efeknya bagi para nelayan jelas tidak bagus dan akan mengganggu ekosistem kelautan kita.
Reklamasi sebagai bentuk makar itu maksudnya seperti apa?
Jadi, kalau pulau-pulau itu kita sudah punya 17 ribu di seantero Nusantara, kan buat apa mau bikin 17 pulau reklamasi lagi. Ini kan ngawur. Lalu, nantinya akan dibangun menjadi semacam kota modern dengan apartemen, bahkan harga tanahnya per meter persegi mencapai Rp30 juta. Terus akan ditawarkan ke luar negeri, artinya yang akan masuk orang-orang asing.
Keputusan itu bertentangan dengan Pasal 106 KUHP. Ada juga Pasal 107, 108 dan 110 KUHP yang kesemuanya itu bisa diartikan makar dengan membawa senjata dengan memberontak kepada pemerintah. Nah, Pasal 106 ini lain dari yang lain, meskipun itu dalam sebuah rentetan yang disebut pidana terhadap keamanan negara. Pasal 106 itu menyatakan bahwa siapa pun yang bekerja sama dengan pihak asing untuk menguasai sebagian atau seluruh daripada wilayah Indonesia menjadi di bawah kekuasaan asing, maka itu adalah perbuatan makar.
Artinya, Presiden Jokowi sekalipun, kalau melakukan kebijakannya, di mana ia melepaskan atau membuat pulau reklamasi kepada pihak asing, berarti itu sudah makar.
Ada juga ahli yang menyatakan, terkait reklamasi, seolah terjadi peralihan sistem negara dari rechstaat ke machstaat. Ini murni urusan politik, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hukum?
Ya hukum ada, tetapi dikemas seakan-akan ini semua sudah sesuai dengan prosedur hukum. Soal reklamasi ini kan banyak yang bilang sudah ada sejak zaman Pak Harto. Pak Jokowi tinggal melanjutkan. Terus dulu pernah diberikan kewenangan kepada Gubernur DKI dan sekarang diambil alih semuanya oleh Menteri Luhut. Dari situlah kemudian Menteri Luhut berani menyatakan moratorium reklamasi dicabut.
Ini semua kan cover-nya hukum. Seakan-akan ada penguasa yang memegang hukum yang menyatakan seperti itu. Tetapi kita harus mengatakan bahwa ini memang sudah sewenang-wenang. Ini betul-betul sudah machstaat, atau negara kekuasaan. Main kuasa dengan dalih hukum. Inilah yang memuakkan. Inilah ketidakadilan yang sesungguhnya.
Kembali ke soal pulau-pulau reklamasi Jakarta. Di Pulau G rencananya akan dibangun apartemen. Sementara di sebelah baratnya, ada pangkalan militerMuncul isu yang bertebaran menyatakan Pulau G itu sengaja dibuat agar TNI AU tidak bisa mengontrol laut lepas Indonesia?
Tidak hanya Pulau G saja, jadi pulau-pulau itu nanti akan menjadi pangkalan, baik itu militer maupun non-militer asing. Bahkan kemungkinan itu menjadi entry point bagi masuknya barang-barang yang sangat berbahaya, seperti senjata maupun narkoba. Dan sudah dibuktikan secara bersama bahwa tiang-tiang pancang reklamasi itu isinya narkoba.
Ini tak jauh beda dengan Pantai Indah Kapuk (PIK). Ini akan menjadi sumber malapetaka. Pulau-pulau reklamasi itu bukan sebuah solusi.
Kalau kita bicara solusi, kita bicara tentang turunnya permukaan tanah di Jakarta. Lalu, ada erosi sebagai akibat dari banjir maupun gempuran ombak. Lalu kehidupan nelayan menjadi tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Inilah yang semestinya mau ditanggulangi dengan reklamasi.
Dan bahkan, reklamasi per definisi adalah menghilangkan berbagai macam kerusakan lingkungan demi kenyamanan kehidupan lingkungan. Itu reklamasi yang sesungguhnya, bukan seperti reklamasi Jakarta sekarang. Kalau itu sebenarnya sudah penjajahan.
Tentang ini semua, saat ini kita sudah punya pemimpin baru di Jakarta. Tapi persoalannya Anies-Sandi yang dulu saat kampanye begitu agresif bicara reklamasi, sekarang seolah redup atau bahkan menghindar?
Itu sudah saya sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Betapapun bahwa ini kan levelnya Gubernur, Anies-Sandi dalam posisi ini di bawah Presiden. Jadi kemungkinan ada semacam ewuh pakewuh di situ, bukan sesuatu yang kemudian mundur. Nah, bahasa yang saya tangkap adalah Gubernur akan pelan-pelan menanggapi peristiwa ini dengan baik-baik.
Tetapi saya juga menekankan kepada Anies-Sandi, Jakarta itu merupakan satu di antara tiga wilayah otonom, di samping Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Jakarta bisa menjadi komando. Apa pun yang tidak sesuai dengan DKI, itu bisa ditentang, termasuk Presiden pun bisa ditentang. Tetapi menurut pendapat saya, penentangan seorang presiden oleh seorang gubernur mungkin punya cara sopan santun politik yang lain.
Di sinilah kemudian, masyarakat DKI yang mengaku benar-benar orang Jakarta yang memilih mereka itu betul-betul harus mendukung. Dukungan inilah yang menurut saya penting bagi Anies-Sandi untuk melaksanakan dan mewujudkan amanat rakyat. Mereka sendiri yang menyebutkan ini amanat  Pemerintah DKI untuk menolak reklamasi.
Lalu apa yang sebaiknya dilakukan Anies-Sandi untuk menyikapi pulau-pulau yang sudah telanjur dibangun itu? Langkah apa yang bisa dilakukan Pemerintah DKI ke depannya?
Dulu saat saya di penjara, karena saya marah besar sama Tito Karnavian, saya bilang Anies-Sandi nanti kalau terpilih, mereka harus tenggelamkan itu pulau-pulau reklamasi. Kendati begitu, menurut pendapat saya, memang pada akhirnya pulau-pulau reklamasi itu harus ditenggelamkan. Tetapi caranya harus lebih enak lah, supaya para konglomerat dan pembangun pulau-pulau itu dikasih ruangan untuk misalnya saja menghancurkan sendiri pulau-pulau yang mereka bangun itu.
Jika saja proyek reklamasi masih terus dilanjutkan, Indonesia dalam posisi betul-betul akan diambil alih pihak asing?
Oh iya, tentu saja. Saya sudah banyak nulis soal ini. Soal bagaimana pekerja-pekerja dari RRC yang datang. Siapa sih mereka itu, ada setan gundul dari mana itu. Ini kalau kemudian mereka ternyata seperti yang terjadi di Halim Perdana Kusuma bahwa mereka adalah tentara. Menurut pendapat saya, TNI kita harus waspada betul, dan saya kira Pak Gatot tidak lepas kewaspadaannya, karena sejak awal beliau sudah bicara soal proxy war.
Harus diakui, reklamasi ini adalah bagian dari proxy war, yang pengertiannya jika dianalogikan ibarat Anda minum air di tanah yang agak gersang, tetapi air itu akan mengalir ke sana kemari tanpa suara. Inilah yang terjadi saat pekerja RRC masuk ke Indonesia. Ini sangat berbahaya. Apalagi disusul dengan masuknya 20 ribu senjata, baru ketahuan sekitar 5.000.
Sekali lagi, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa yang bermasalah itu adalah Presiden Jokowi. Karena itu, dalam tulisan saya yang terakhir, saya minta beliau mundur lah. Seperti Presiden Soeharto dulu. Karena ingin mencegah lahirnya perang saudara, beliau mundur.
Sekarang misalnya soal pribumi, etnis Tionghoa dengan catatan bahwa saya juga punya teman-teman etnis Tionghoa dari ITB, semuanya menjadi sahabat saya sampai hari ini. Tetapi yang saya maksud itu adalah mafia-mafia Tionghoa ini yang tidak bisa kita tolerir. Mereka mendominasi dan menganggap ini hanya miliknya. Ini yang harus dilawan. Selama masih ada kesenjangan antara kaya dan miskin yang semacam ini, selama itu pula isu pribumi dan non-pribumi akan menjadi isu yang tidak pernah habis.
Kalau kita ingin menjadi negara besar, tidak ada soal pribumi dan non-pribumi, seperti yang terjadi di Jerman dan Eropa pada umumnya. Kalau kita mau begitu ya harus menghilangkan adanya kesenjangan ekonomi. Apakah itu akan terjadi 50 atau 100 tahun lagi wallahu a’lam, ini akan tergantung pada kita semuanya.
Soal reklamasi, apa pesan Anda untuk Anies-Sandi?
Saya sudah nulis satu bab terakhir dari buku saya yang saya terbitkan tahun 2014. Buku itu sudah saya kirimkan kepada Anies-Sandi. Di dalamnya banyak hal tentang perbaikan Jakarta. Seperti banjir, kemacetan, UMKM, dan segala bentuk pembangunan kota. Menurut saya, Anies-Sandi harus maju terus memegang amanah rakyat terkait reklamasi ini, dan kami akan mendukung sepenuhnya. [rilis]

Admin

Please Share 😊


Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Google Plus
Facebook
Twitter
Tumblr
Reddit
Pinterest
Linkedin
Getpocket
Wordpress
close