Soal Pernikahan Kahiyang-Bobby, Fahri Hamzah Serang Balik Pengkritiknya

Soal Pernikahan Kahiyang-Bobby, Fahri Hamzah Serang Balik Pengkritiknya

Jiromedia.com -Tudingan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah soal pernikahan mewah putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, dianggap tidak relevan. Namun, Fahri justru mengkritik balik para pengkritiknya.

Fahri heran hukum jadi seperti tidak berlaku di negeri ini. Menurut dia, aturan soal larangan pejabat menggelar resepsi pernikahan mewah itu harusnya berlaku juga terhadap presiden.

“Surat Edaran (SE) itu kan dibuat November 2014, sebulan setelah (Jokowi) dilantik. Jelas di situ hasil rapat kabinet,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11).

Dia juga mengatakan, semangat revolusi mental sehingga dikeluarkannya surat edaran itu seperti tidak berlaku. Sebab, tegas dia, banyak pejabat menggelar pernikahan mewah. Harusnya, tegas dia, istana mengingatkan bahwa ada SE itu.

“Tapi, sekarang malah bilang presiden tidak terikat aturan itu. Yang disebut revolusi mental itu akhirnya apa? Kan jadi omong kosong,” ungkap Fahri.

Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, hukum tertulis harus dipegang walaupun langit runtuh. Namun, kata dia, hukum tertulis itu kalah dengan basa-basi yang tidak jelas.

“Itu yang menyebabkan Indonesia muter-muter terus tidak jelas begitu, ya kan? Korea sudah sekian puluh ribu pendapatan per kapita, begitu juga Malaysia, Singapura. Tapi, kita masih saja (begini),” ungkapnya.

Menurut dia, hal ini terjadi karena tidak menghormati hukum. Dia mengatakan, hukum hanya dipakai untuk pencitraan, main-main dan dinego-nego. “Kalau si ini boleh kena hukum, si itu tidak, sehingga hukum itu pandang bulu,” katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar Jokowi karena mengundang ribuan tamu untuk pernikahan Kahiyang dengan Bobby.

“Pernikahan putri Presiden Jokowi tidak melanggar aturan dan jangan dijadikan komoditas politik,” tegas Yuddy melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (7/11).

Yuddy menuturkan, saat menjabat MenPAN-RB memang pernah mengeluarkan SE. Melalui SE MenPAN RB Nomor 13 Tahun 2014, Yuddy kala itu mengimbau pejabat sipil atau militer yang menggelar acara resepsi pernikahan atau tasyakuran membatasi jumlah undangan. Yakni 400 undangan atau kehadiran yang tidak melebihi 1000 orang.

Yuddy menjelaskan, jika resepsi diselenggarakan di fasilitas umum seperti hotel atau gedung yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat sehingga berdampak pada ketidaknyamanan, maka hal tersebut tentu dilarang. Namun, katanya, sah-sah saja jika resepsi diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal sendiri dengan memperkenankan masyarakat sekitar. [jpnn]

Admin

Please Share 😊


Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Google Plus
Facebook
Twitter
Tumblr
Reddit
Pinterest
Linkedin
Getpocket
Wordpress
close