Pengamat: Presiden Jokowi dan Luhut Lakukan Pelanggaran Hukum Berat di Proyek Reklamasi

Pengamat: Presiden Jokowi dan Luhut Lakukan Pelanggaran Hukum Berat di Proyek Reklamasi

Jiromedia.com -Presiden Jokowi membantah pernah mengeluarkan izin proyek reklamasi baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi Presiden RI.


Pengamat Hukum, Hadrawi Ilham, SH menilai bantahan dari Presiden Jokowi membuktikan bahwa selama ini proyek reklamasi tidak sah atau ilegal.
“Para pengusaha (pengembang, red) telah melanggar hukum dan ini ada sanksi pidana dalam UU Lingkungan Hidup. Lebih parahnya pengusaha reklamasi telah menginjak-injak hukum di Indonesia. Berani sekali para pengusaha reklamasi tidak mengakui pemerintah dan hukum Indonesia. Secara kasar tidak mengakui kedaulatan NKRI,” ungkap Hadrawi, Kamis (2/11).
Pengakuan Presiden Jokowi tidak pernah memberikan izin, kata Hadrawi, justru bertolak belakang dengan pembelaannnya beserta para Menteri tentang proyek reklamasi.
“Pembelaan Menko Kemaritiman (Luhut) tentang proyek Reklamasi tidak masuk akal karena tak berijin yang melanggar hukum masih dibela. Dan moratorium reklamasi berarti tidak pernah ada, logikanya, illegal dianggap ada ijinnya. Karena adanya moratorium reklamasi berarti seolah-olah pernah diberi ijin,” tegas Hadrawi.
Ada Apa dengan Reklamasi?
Presiden Jokowi dan Menko Maritim, kata Hadrawi, telah melakukan pelanggaran berat konstitusi karena pembelaannya.
“Secara fakta pengusaha reklamasi tidak mengakui kedaulatan negara RI dan kedaulatan hukum, yang dapat dikatakan para pengusaha reklamasi telah melakukan perbuatan “makar” terhadap NKRI dan UUD 1945,” ujar Hadrawi.
Presiden Jokowi, tambah Hadrawi, dapat pula dianggap melindungi pelanggar hukum utamanya para pengusaha reklamasi dengan melakukan pembiaran dan tidak menegur agar mematuhi hukum negara RI.
“Bentuk pelanggaran ini sangat serius, Presiden dapat dimakzulkan oleh DPR. Presiden dianggap melanggar sumpah jabatan karena tidak taat kepada UUD 1945 dan perundangan-undangan lainnya,” katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi dianggap tidak mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI baik secara hukum maupun secara politik pemerintahan.
“Ditambah pula tidak mampu melindungi rakyatnya terutama nelayan yang mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena rusaknya biota laut yang merupakan sumber mata pencahariannya sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945,” tegas Hadrawi.
Pembelaan Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, lanjut Hadrawi, akhirnya membuka tabir bahwa pemerintah selama ini telah melakukan kebohongan publik dengan tegas membela kesahalan pelanggaran hukum terhadap eksistensi negara Indonesia.
“Melindungi kedaulatan negara saja tidak mampu, bagaimana mau melindungi rakyat?,” pungkasnya.[ss]

Admin

Please Share 😊


Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Google Plus
Facebook
Twitter
Tumblr
Reddit
Pinterest
Linkedin
Getpocket
Wordpress
close