Beredar, Jokowi Teken Peta Reklamasi di Jakarta Usai Bantah Keluarkan Aturan

Beredar, Jokowi Teken Peta Reklamasi di Jakarta Usai Bantah Keluarkan Aturan

Jiromedia.com -Presiden RI, Joko Widodo membantah mengeluarkan peraturan baru soal reklamasi, baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun kini saat menjabat presiden.

"Saya sampaikan, sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur (DKI Jakarta), saya juga tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi," ujar Jokowi saat ditemui di sela kunjungan kerja di Muara Gembong, Bekasi, Jawa  Barat, Rabu (1/11/2017), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Jokowi mengatakan, saat menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota tahun 2012-2014 lalu, ia memang pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan dan Prasarana ReklamasiKawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa Pergub itu bukanlah landasan hukum untuk melanjutkan atau membatalkan proyek reklamasi.
"Kalau yang itu, Pergub acuan petunjuk dalam rangka, kalau kamu minta izin, begitu loh. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, nah itu di Pergub itu. Bukan kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," ujar Jokowi.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menyusul berita melalui media sosial bahwa izin reklamasi dikeluarkan  Jokowi saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.


Pada aplikasi pesan instan WhatsApp, sebagaimana diterima Tribun-Timur.com, Sabtu (4/11/2017) malam ini, beredar salinan peta reklamasi di Jakarta yang ditandatangani Jokowi semasa menjabat gubernur.

Namun, belum diketahui, apakah ini asli atau palsu.


Jokowi Dibantah Sudirman Said

Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said membantah.

Ia mengatakan, melalui sejumlah Pergub yang diterbitkan Jokowi saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, proyek reklamasi Teluk Jakarta bisa berjalan.

Bahkan, kata Sudirman, awalnya tak ada istilah pulau dalam mereklamasi Teluk Jakarta. Istilah membangun pulau justru muncul dari pergub yang diterbitkan tahun 2012.

"Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi," kata Sudirman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

"Beliau kemarin bicara tidak pernah keluarkan pergub, tapi ada dua pergub yang keluar. Dan, pergub itu memberikan jalan bagi munculnya perizinan," lanjutnya.

Sudirman menambahkan, Pergub tersebut diterbitkan tanpa adanya tiga syarat, yakni aturan zonasi, izin lingkungan hidup strategis, dan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia pun mengatakan, semestinya pemerintah di rezim mana pun tidak mengajak investor untuk berbisnis dengan membuat aturan yang sedianya melanggar hukum.

Karena itu, untuk menjamin hak investor ke depan, Sudirman meminta pemerintah membuka ruang investasi dengan aturan yang tak melanggar.

"Cara terbaiknya adalah dengan cara jangan mengajak investor untuk melanggar hukum. Itu cara terbaik melindungi investor," lanjutnya.(*)

SUMBER  DEMOKRASI.CO

Admin

Please Share 😊


Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Google Plus
Facebook
Twitter
Tumblr
Reddit
Pinterest
Linkedin
Getpocket
Wordpress
close