Pertamina Babak-Belur, Pemerintah Paksa AKR Jalankan BBM Satu Harga?

Pertamina Babak-Belur, Pemerintah Paksa AKR Jalankan BBM Satu Harga?

Jiromedia.com -Hingga saat ini realisasi BBM Satu harga baru mencapai 26 titik dari target sebanyak 54 titik pada tahun 2017. Selain itu, program ini telah menjadi beban bagi PT Pertamina (Persero) karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyetarakan harga pada tempat-tempat yang sulit dijangkau.
Karenanya, untuk mengejar target dan membagi beban yang ditanggung Pertamina, pemerintah meminta pihak swasta yaitu PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk untuk menjalankan program BBM Satu Harga.
“Secara proaktif kami meminta agar pihak swasta juga lebih berperan dalam membangun infrastruktur untuk BBM Satu Harga di daerah terpencil,” jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana secara tertulis, Selasa (24/10).
Dadan menegaskan supaya program BBM Satu Harga berhasil dan masif, Pemerintah meminta swasta memperbanyak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dalam konteks BBM satu harga dikenal dengan istilah lembaga penyalur BBM.
PT. AKR Corporindo, klaim Dadan, berencana membangun 7 (tujuh) lokasi BBM Satu Harga selain 150 lokasi yang dibangun oleh Pertamina. Lima lokasi rencananya diselesaikan tahun 2017 dan dua lokasi ditargetkan rampung di tahun 2018.
Lima lokasi yang ditargetkan selesai tahum 2017 berada di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat (Provinsi Lampung) dan Kabupaten Bengkayang, Ketapang dan Landak (Provinsi Kalimantan Barat).
Sementara, dua lokasi lainnya adalah Kabupaten Sintang dan Melawi (Provinsi Kalimantan Barat). “Kami targetkan pada tahun 2018 akan beroperasi untuk kedua wilayah tersebut,” ungkapnya.
Namun penugasan pada AKR ini terkesan dipaksa oleh pemerintah pasalnya pada Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dinyatakan pada pasal 8 ayat 2 mensyaratkan badan usaha yang ditugaskan harus memiliki kilang dalam negeri.
Persoalan ini pernah diungkapkan oleh Komite Badan Pengelola Hilir Migas (BPH Migas) Hendry Achmad, dia penugasan terhadap AKR terganjal Perpres 191.
“AKR kebetulan tidak bisa ditunjuk di 2017 untuk menyalurkan karena dalam Perpres 191 menyatakan yang bisa ditugaskan untuk menyalurkan premium atau solar bersubsidi adalah badan usaha yang memiliki kilang, kebetulan AKR kan belum memiliki kilang, jadi belum bisa ditugaskan,” ujar Hendry Achmad, di Jakarta, Rabu (18/10).
Namun sayang, Director PT AKR Corporindo Tbk. Suresh Vembu belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi [Akt]

Admin

Please Share 😊


Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Google Plus
Facebook
Twitter
Tumblr
Reddit
Pinterest
Linkedin
Getpocket
Wordpress
close